Lewati ke konten

Home

About Us

Advertisement

Contact Us

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • Pinterest
  • WhatsApp
  • Feed RSS
  • TikTok
WartaBrita

WartaBrita

Info Update Terpercaya

  • Home nasional
  • Internasional
  • Sports
  • otomotif
  • Tekno
  • Muslim
  • Travculpedia
  • Daerah
  • Ekonomi
  • Lifestyle
Search

Sosok Komjen Hendro Pandowo, Akpol 1991 yang tanda tangannya viral, kini pimpin sidang etik Eko Hadi

Avatar Dewa Saputra
Dewa Saputra
Selasa, 17 November 2026 – 03:03
Sosok Komjen Hendro Pandowo, Akpol 1991 yang tanda tangannya viral, kini pimpin sidang etik Eko Hadi

JAKARTA, Wartabrita.com– Nama Komjen Hendro Pandowo kembali menjadi pusat perhatian publik setelah ditunjuk memimpin sidang kode etik terhadap Irjen Eko Hadi Santoso terkait kasus dugaan penyadapan ponsel Presiden Prabowo Subianto.

Sebelum dipercaya mengemban tugas krusial ini, perwira tinggi Polri lulusan Akpol 1991 tersebut sempat viral di media sosial karena memiliki tanda tangan unik yang disertai gambar emoji senyum.

Kini, sosok Komjen Hendro Pandowo berada di garda terdepan untuk menentukan nasib Irjen Eko Hadi di hadapan Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri.

Tanda Tangan Unik Komjen Hendro Pandowo yang Sempat Viral

Sosok Hendro Pandowo pernah menjadi perbincangan hangat warganet karena memiliki tanda tangan unik yang dilengkapi emoji senyum.

Hendro menegaskan bahwa goresan wajah tersenyum tersebut memang merupakan ciri khas atau signature asli miliknya.

“Itu memang tanda tangan asli saya, (ditambahkan) emoji senyum itu sebagai ungkapan bahagia,” kata Hendro saat dihubungi, Rabu (23/4/2025).

Tanda tangan unik itu dibubuhkan Hendro pada prasasti peresmian sumur bor di Pondok Pesantren Syaikhona Kholil, Batu Belubang, Bangka Tengah, pada Kamis (17/4/2025).

Video penandatanganan prasasti yang pertama kali diunggah oleh akun Humas Polda Babel tersebut telah ditonton lebih dari 3,1 juta kali, disukai lebih dari 80.000 pengguna, serta dibagikan belasan ribu kali di berbagai platform media sosial.

Kepada wartawan, Hendro mengaku membubuhkan emotikon tersebut karena sedang merasa senang dan bahagia saat meresmikan proyek untuk masyarakat.

“Karena saya senangnya sebelum saya tanda tangan, saya kasih emot asli saya dan baru saya tanda tangan,” ungkap Hendro Pandowo kepada awak media di Mapolda Babel, Rabu (30/4/2025) sore.

Total ada empat prasasti sumur bor yang ditandatangani memakai emoji senyum, yakni di Desa Batu Belubang, Desa Merawang, Padang Baru, dan Pondok Pesantren Syaikhona Kholil Dua Taib.

“Kan peresmian sumur ada empat, cek saja prasastinya dan itu ditanya sama Pak Dir Lantas terus saya jawab biar ikonik sebelumnya sudah,” ujarnya.

Hendro menambahkan, kebiasaan itu sudah melekat sejak lama, bahkan gambar emotikon pada tanda tangannya bisa berubah menjadi sedih apabila suasana hatinya sedang berduka.

“Kemarin ada wartawan Purwakarta namanya Tetik Elsinta, kan bapak dari dulu tanda tangan itu, kalau senang emotnya senang tapi kalau sedih emotnya nangis,” kata Hendro.

Biodata dan Rekam Jejak Komjen Hendro Pandowo

Hendro Pandowo merupakan perwira tinggi lulusan Akpol 1991 yang satu angkatan dengan mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Kabar terakhir, jenderal bintang tiga kelahiran Kepanjen, Malang, Jawa Timur, pada 12 Januari 1969 ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Hukum (Irjen Kemenkum) hingga Oktober 2026 sebelum digantikan oleh Komjen Pol Drs. R.Z. Panca Putra S., M.Si.

Selain pendidikan dasar kepolisian, Hendro menempuh pendidikan lanjutan di PTIK (1998), Sespim (2007), serta Lemhannas (2016).

Ia juga melengkapi kapasitasnya melalui sejumlah pendidikan kejuruan, seperti Pendidikan Reserse (1998), Pendidikan Bahasa Inggris (2001), dan Pendidikan Tindak Pidana Korupsi (2004).

Sejak awal kariernya, Hendro banyak ditempa di bidang reserse dan dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis kewilayahan, mulai dari Kapolres Purwakarta, Kapolres Bandung, Kapolres Metro Jakarta Pusat, hingga Kapolrestabes Bandung.

Kariernya terus menanjak setelah diangkat menjadi Karoprovos Divpropam Polri pada 2018 dan Wakapolda Metro Jaya pada 2020.

Pada Maret 2023, ia resmi menyandang pangkat Inspektur Jenderal Polisi dengan jabatan Staf Ahli Sosial Budaya (Sahlisosbud) Kapolri, sebelum ditugaskan menjadi Kapolda Bangka Belitung pada periode 2024–2025.

Kasus Menonjol yang Pernah Ditangani

Sepanjang pengabdiannya di Korps Bhayangkara, Hendro Pandowo dikenal sebagai pemimpin yang tidak segan turun langsung ke lapangan dalam menangani berbagai kasus besar, di antaranya:

  • Satgas Antimafia Bola (2018–2019): Hendro bersama tim berhasil membongkar praktik mafia pengaturan skor dalam sepak bola nasional.
  • Bom Thamrin (2016): Turut terjun langsung menangani aksi teror bom bunuh diri di kawasan Jakarta Pusat.
  • Bom Panci Bandung (2017): Memimpin langsung penyergapan tanpa rompi antipeluru dengan hanya berbekal senjata revolver hingga terlibat baku tembak dengan pelaku.
  • Operasi Narkoba dan Penggerebekan di Petamburan (2014): Ikut memimpin langsung jalannya operasi penertiban di lapangan.

Kehidupan Pribadi dan Harta Kekayaan

Di luar kedinasan, Hendro Pandowo menikah dengan Novi Kusnovianti dan dikaruniai tiga orang anak bernama Ryan Kushervian Rasyid, Raynaldi Kusheriadi, serta Aurellia Vania Arvianti.

Anak sulungnya, Ryan, kini mengikuti jejak sang ayah dengan berkarier sebagai perwira muda di institusi Polri.

Sementara itu, berdasarkan penelusuran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan ke KPK pada 7 Juni 2023 saat menjabat Sahlisosbud Kapolri, Hendro tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp 9.499.700.000.

Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 11,4 miliar dibandingkan laporan LHKPN tahun 2017/2018 saat ia menjabat Kapolrestabes Bandung yang mencapai Rp 20,9 miliar.

Rincian kekayaan Hendro meliputi tiga aset tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai Rp 8.889.700.000, dua unit mobil (Honda Jazz 2021 dan Toyota Innova Venturer 2022) senilai Rp 600.000.000, serta kas dan setara kas sebesar Rp 10.000.000 tanpa catatan utang.

Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi Santoso

Kini, pengalaman panjang Hendro di bidang reserse dan pengawasan internal diuji saat memimpin sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan bahwa sidang tersebut digelar untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik yang dilakukan lulusan Akpol 1999 itu.

“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” kata Trunoyudo dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

Dalam persidangan ini, Komjen Pol Hendro Pandowo bertindak sebagai ketua komisi sekaligus anggota, didampingi Irjen Pol Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua komisi sekaligus anggota.

Irjen Eko Hadi disangkakan melakukan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, serta permufakatan akses ilegal (illegal access) dengan memanfaatkan fasilitas di Bagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Atas perbuatannya, ia dijerat Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” pungkas Trunoyudo.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal ponsel Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat, tokoh politik, media, dan pengusaha.

Keempat tersangka tersebut yakni mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Para tersangka dijerat pasal berlapis dalam KUHP baru dan UU ITE terkait penyadapan, akses ilegal, penghilangan data elektronik, hingga penyalahgunaan kekuasaan dengan ancaman pidana maksimal 6 hingga 10 tahun penjara, sementara Polri juga turut menyelidiki dugaan unsur tindak pidana makar secara terpisah. 

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Posts by wartabritaa

About Us

Wartabrita

Warta Brita adalah media digital independen yang hadir untuk menyajikan informasi aktual, faktual, dan terpercaya kepada masyarakat Indonesia. Kami percaya bahwa informasi yang jujur dan akurat adalah fondasi penting dalam membangun masyarakat yang sadar, kritis, dan cerdas.

Berdiri dengan semangat jurnalisme positif, kami berkomitmen menyuguhkan konten dari berbagai kategori seperti:

  • Berita Terkini
  • Nasional & Internasional
  • Ekonomi & Bisnis
  • Teknologi
  • Gaya Hidup
  • Hiburan
  • Inspirasi & Viral

Warta Brita dikelola oleh tim muda yang profesional, berpikiran terbuka, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Kami memadukan kecepatan dalam menyajikan informasi dengan ketelitian dalam memverifikasi fakta.

Latest Articles

  • Vasaka Hotel Tawarkan Paket Pernikahan Rp222 Ribu per Orang

    Vasaka Hotel Tawarkan Paket Pernikahan Rp222 Ribu per Orang

    Selasa, 17 November 2026 – 19:50
  • 10 promo hari ini 17 November 2026: Ada Wingstop, McD, JCO hingga HokBen serba hemat

    10 promo hari ini 17 November 2026: Ada Wingstop, McD, JCO hingga HokBen serba hemat

    Selasa, 17 November 2026 – 03:37
  • Sosok Komjen Hendro Pandowo, Akpol 1991 yang tanda tangannya viral, kini pimpin sidang etik Eko Hadi

    Sosok Komjen Hendro Pandowo, Akpol 1991 yang tanda tangannya viral, kini pimpin sidang etik Eko Hadi

    Selasa, 17 November 2026 – 03:03

Tiktok wartabrita

@wartabrita
  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X
  • VK
  • TikTok

Copyright ©2026 WartaBrita. All Rights Reserved

Scroll to Top