Wartabrita.com- Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) menggelar survei terkait potensi kemenangan pasangan calon dalam kontestasi Pilkada 2024 di Kabupaten Lahat, Sumatra Selatan. Perihal ini, pada simulasi top of mind, menunjukkan tingkat keterpilihan pasangan Bursah Zarnubi-Widia Ningsih unggul dengan perolehan suara sementara dengan 30,4%.

“Mereka diikuti oleh Lidyawati-Haryanto dengan dukungan sebesar 22,2%, sementara Paslon Yulius Maulana -Budiarto meraih 20,1% suara. dan yang masih belum menentukan piliahannya 27,3%,” kata Direktur LKPI Togu Lubis dalam keterangannya, Kamis (17/10/2024).

Kemudian, lanjut Togu, juga dilakukan simulasi pertanyaan tertutup di mana responden diberikan pilihan jawaban dan kartu suara untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati jika pilkada digelar hari ini.

Hasil Survei menunjukan pasangan Bursah Zarnubi-Widia Ningsih dipilih sebanyak 39,1% kemudian pasangan Lidyawati-Haryanto dipilih sebanyak 27,3%, pasangan Yulius Maulana -Budiarto dipilih sebanyak 25,2% dan tidak memilih 8,4%.

Dalam survei ini tingkat popularitas dan akseptabilitas bakal calon juga diuji. Terkait hal ini memberikan tiga nama paslon dengan menanyakan seberapa dikenal dan diterima nama pasangan calon bupati dan wakil bupati di masyarakat.

Hasilnya, untuk tingkat pengenalan paslon pasangan Lidyawati – Haryanto mencapai 80,1% sementara Tingkat penerimaan atau Kedisukaan oleh masyarakat Lahat yang mengenal pasangan Lidyawati – Haryanto mencapai 48,2%.

Kemudian untuk tingkat pengenalan pasangan Bursah Zarnubi -Widia Ningsih mencapai 77,2% sementara Tingkat penerimaan atau Kedisukaan oleh masyarakat Lahat yang mengenal pasangan Bursah Zarnubi -Widia Ningsih mencapai 75,8%

Sementara Tingkat pengenalan pasangan Yulius Maulana – Budiarto mencapai 72,8 %, lalu Tingkat penerimaan atau Kedisukaan oleh masyarakat Lahat yang mengenal pasangan Yulius Maulana -Budiarto mencapai 50,1%.

Dikatakan, Tingginya Popularitas Lidyawati – Haryanto tidak sebanding dengan Tingkat Kedisukaan dan penerimaan masyarakat Lahat begitu juga sama dengan pasangan Yulius Maulana -Budiarto.

“Berbeda dengan pasangan Burzah- Widia Ningsih Tingkat pengenal dan Tingkat Kedisukaan atau penerimaan masyarakat Lahat sebanding. Terdapat korelasi antara tingkat Popularitas dan Akseptabilitas pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lahat terhadap tingkat elektabilitas juga ditemukan dalam survei,” kata Togu.

Dijelaskan, LKPI melakukan survei mulai 1 – 9 Oktober 2024, dengan mengambil sampel 1.200 responden, yang tersebar secara proporsional di 24 kecamatan. Penarikan sampel survei itu dilakukan dengan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen, sementara toleransi kesalahan atau margin of error sebesar +/- 2,81 persen.

Dari temuan survei ini, Pengamat Politik Nahlatul Ulama Rikal Dikri menilai, bahwa popularitas Lidyawati sebagai istri mantan bupati Cik Ujang yang berpasangan dengan Haryanto mantan wakil bupati dari Cik Ujang cukup tinggi hingga 80,1%.

Namun, Tingkat kesukaan masyarakat lebih rendah terhadap Lidyawati -Haryanto hal itu termasuk kategori popularitas perceived (terkenal tapi tidak disukai) yang berkorelasi dengan Tingkat Elektabilitas Lidyawati – Haryanto. Hal ini, lanjutnya, disebabkan karena masyarakat Lahat menilai pasangan Lidyawati – Haryanto sangat kemaruk kekuasaan atau haus kekuasaan.

Padahal selama memimpin Kabupaten Lahat Cik Ujang dan Haryanto tidak memiliki kinerja yang bagus. Begitu juga, lanjut Rikal, dengan pasangan Yulius Maulana – Budiarto Tingkat pengenalan lebih tinggi di bandingkan dengan Tingkat Kedisukaannya.

Hal ini juga masuk dalam popularitas perceived (terkenal tapi tidak disukai) dimana masyarakat juga sangat paham dengan mengerti kinerja Yulius Maulana selama menjadi Wakil Bupati Empat Lawang masuk katagori berkinerja buruk.

“Yang mana diketahui bahwa hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Empat Lawang mengalami defisit anggaran sebesar Rp227 miliar untuk tahun anggaran 2023. Dan defisit Anggaran ini berdampak besar dan mempengaruhi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang menjadi tidak optimal,” ujarnya.