JOHOR,  Wartabrita.com – Pemerintah Malaysia mempertahankan kebijakan penutupan sekolah berdasarkan kondisi kualitas udara di masing-masing wilayah di tengah kabut asap yang kian memburuk. Kebijakan ini membuat seluruh sekolah dan institusi pendidikan di Johor harus tutup selama lima hari, mulai 12 hingga 16 Oktober 2026.

Menteri Pendidikan Malaysia Fadhlina Sidek mengatakan, keputusan penutupan sekolah tidak bisa ditetapkan seragam untuk beberapa hari sekaligus. Sebab, kondisi kualitas udara dapat berubah menurut waktu dan lokasi, sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan tingkat pencemaran di setiap daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Fadhlina melalui unggahan di Facebook pada Senin (12/10), menyusul desakan orang tua agar pemerintah memberikan kepastian lebih awal mengenai kegiatan belajar mengajar selama kabut asap berlangsung.

Sebagian orang tua mengusulkan agar sekolah diliburkan selama beberapa hari berturut-turut. Dengan begitu, keluarga dapat mengatur jadwal kerja, pengasuhan anak, dan kebutuhan sehari-hari tanpa harus menunggu pengumuman penutupan sekolah setiap hari.

Namun, Fadhlina menegaskan, keputusan tersebut harus mempertimbangkan keselamatan siswa sekaligus dampak terhadap proses pembelajaran.

“Dalam mengambil keputusan, penting untuk memahami bahwa pembacaan Indeks Pencemaran Udara (API) dapat berubah bergantung pada waktu dan lokasi,” kata Fadhlina.

Karena itu, penutupan sekolah harus disesuaikan dengan kondisi aktual di masing-masing wilayah. Meski demikian, ia mengaku memahami kekhawatiran orang tua dan telah meminta agar pengumuman penutupan sekolah disampaikan sedini mungkin agar keluarga memiliki waktu untuk bersiap.

“Saya memahami kekhawatiran ini. Karena itu, saya telah meminta agar keputusan penutupan sekolah diumumkan sedini mungkin untuk memberi orang tua waktu mempersiapkan diri,” ujarnya.

Johor Jadi Wilayah Paling Terdampak Kabut Asap

Kabut asap telah memicu penutupan sekolah di sejumlah wilayah Semenanjung Malaysia sejak pekan lalu. Pengumuman umumnya disampaikan sehari sebelum kegiatan belajar mengajar dihentikan.

Johor menjadi wilayah yang paling terdampak. Seluruh sekolah dan institusi pendidikan di negara bagian tersebut dijadwalkan tetap tutup selama lima hari, mulai 12 hingga 16 Oktober 2026. Penutupan di Johor telah dimulai sejak Kamis (8/10), sebelum sejumlah wilayah lain menyusul pada Jumat (9/10).

Sementara itu, sekolah di Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Putrajaya, serta sebagian Kuala Lumpur dan Selangor kembali menggelar pembelajaran tatap muka pada Senin (12/10). Keputusan tersebut diambil setelah pembacaan API pada Minggu (11/10) membaik ke kategori sedang, menurut laporan media setempat.

Kementerian Pendidikan Malaysia menyatakan bahwa otoritas di masing-masing negara bagian akan menentukan penutupan sekolah berdasarkan kondisi kabut asap di wilayahnya.

Perbedaan kondisi kualitas udara antardaerah menjadi salah satu alasan pemerintah tidak menerapkan penutupan sekolah secara menyeluruh. Kebijakan berbasis wilayah juga memungkinkan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di daerah yang kualitas udaranya dinilai cukup aman.

Sekolah Wajib Tutup Jika Indeks Pencemaran Udara Melampaui Ambang Batas

Malaysia memiliki 68 stasiun pemantauan kualitas udara di seluruh negeri melalui Program Pemantauan Kualitas Lingkungan.

Berdasarkan pedoman Kementerian Pendidikan Malaysia, sekolah wajib ditutup apabila pembacaan API di suatu wilayah melampaui angka 180. Penutupan juga diberlakukan jika indeks tersebut bertahan di atas 150 selama tiga hari berturut-turut.

API atau Air Pollutant Index merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pencemaran udara. Semakin tinggi angkanya, semakin besar potensi risiko yang ditimbulkan terhadap kesehatan masyarakat.

Dalam situasi kabut asap, pemantauan kualitas udara menjadi penting karena tingkat pencemaran dapat berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Kondisi yang membaik di suatu daerah tidak otomatis berarti udara di daerah lain sudah aman untuk kegiatan luar ruangan, termasuk aktivitas sekolah.

Fadhlina menjelaskan, penanganan kabut asap juga melibatkan sejumlah lembaga pemerintah dengan tanggung jawab berbeda.

Sementara itu, mengutip CNA, departemen Lingkungan bertugas memantau kualitas udara dan menangani persoalan pencemaran. Sementara itu, Kementerian Kesehatan memberikan panduan kepada masyarakat mengenai risiko kesehatan akibat kabut asap.

Adapun Kementerian Pendidikan berfokus pada keselamatan siswa dan pengelolaan operasional sekolah berdasarkan kondisi yang berlaku.

Pemerintah Khawatir Pembelajaran Siswa Kembali Terganggu

Selain keselamatan siswa, pemerintah Malaysia juga mempertimbangkan dampak penutupan sekolah berkepanjangan terhadap kualitas pendidikan.

Fadhlina mengingatkan bahwa gangguan pembelajaran selama pandemi Covid-19 masih menyisakan pekerjaan rumah bagi dunia pendidikan. Pemulihan materi yang tertinggal membutuhkan waktu, terutama bagi siswa yang tidak memiliki akses memadai terhadap fasilitas pembelajaran dari rumah.

“Sampai hari ini, upaya untuk mengatasi ketertinggalan pembelajaran selama Covid-19 masih berlangsung. Waktu belajar yang hilang tidak mudah dipulihkan, terutama karena akses terhadap fasilitas pengajaran dan pembelajaran dari rumah tidak sama bagi semua siswa,” katanya.

Pernyataan tersebut menunjukkan dilema yang dihadapi pemerintah dalam menentukan kebijakan selama kabut asap. Di satu sisi, paparan udara tercemar berpotensi membahayakan kesehatan siswa. Di sisi lain, penghentian pembelajaran tatap muka dalam waktu lama dapat memperlebar kesenjangan pendidikan.

Karena itu, pemerintah berupaya menyesuaikan keputusan dengan perkembangan kualitas udara, alih-alih menetapkan libur sekolah untuk periode panjang tanpa mempertimbangkan perubahan kondisi di lapangan.

Siswa Asrama Diminta Tetap Tinggal di Asrama

Kebijakan khusus juga disiapkan bagi siswa yang tinggal di sekolah berasrama. Kementerian Pendidikan Malaysia merekomendasikan agar mereka tetap berada di asrama ketika sekolah ditutup akibat kabut asap, selama kondisi di tempat tersebut masih aman.

Langkah ini dimaksudkan untuk menghindari kerepotan orang tua yang harus berulang kali menjemput dan mengantarkan anak mereka setiap kali ada perubahan kebijakan sekolah.

“Kementerian Pendidikan tidak ingin orang tua terbebani dengan harus berulang kali menjemput dan mengantar anak-anak mereka kembali ke sekolah,” kata Fadhlina.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menjaga keselamatan siswa sekaligus memberikan kepastian operasional bagi keluarga dan sekolah.

Namun, perkembangan kabut asap dan hasil pemantauan kualitas udara tetap menjadi faktor utama dalam menentukan apakah kegiatan belajar mengajar dapat dilanjutkan atau harus kembali dihentikan.