Wartabrita.com – Dibentuknya Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi diyakini bisa mempercepat transformasi kekayaan mineral Indonesia menjadi basis industri energi masa depan. Sehingga nilai tambah semakin besar.   Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto mengatakan, saat ini pengelolaan mineral di Indonesia semakin baik. Sebagai contoh produksi nikel, tembaga, emas, dan bauksit yang semakin memiliki nilai tambah.   Komoditas ini bisa menjadi modal untuk membangun industri baterai, kendaraan listrik, energi surya, hingga industri berbasis teknologi di dalam negeri. Oleh karena itu, menggabungkan hilirisasi dan transisi energi merupakan langkah strategis.    “Ini sangat strategis karena hilirisasi mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar. Tantangannya adalah memastikan tambahan kapasitas industri tidak justru meningkatkan ketergantungan pada energi fosil,” kata Wahyudi saat dihubungi, Minggu (4/10).     Penyatuan hilirisasi dan transisi energi perlu dilakukan agar pengelolaannya menjadi efisien. Dengan modal perolehan investasi hilirisasi pada Semester I 2026 mencapai Rp 300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional upaya transformasi dinilai semakin realistis.   Wahyudi menyampaikan, produksi nikel olahan Indonesia telah meningkat dari sekitar 22 ribu ton pada 2014 menjadi lebih dari 1,4 juta ton atau sekitar 41 persen produksi dunia pada 2023.    Data ini menunjukan bahwa Indonesia tidak lagi fokus pada memasok bahan mentah, melainkan sudah menjadi produsen penting dalam rantai global.   “Pekerjaan berikutnya adalah memastikan nilai tambah semakin banyak tinggal di dalam negeri melalui penguatan industri baterai, transfer teknologi, riset, dan keterlibatan perusahaan nasional,” ujarnya.   Hilirisasi juga mulai berkembang pada komoditas mineral lainnya. Smelter Freeport di Gresik memiliki kapasitas pengolahan sekitar 3 juta ton konsentrat per tahun dengan potensi menghasilkan sekitar 800 ribu ton katoda tembaga dan 50 ton emas per tahun. Sementara Smelter Grade Alumina Refinery atau SGAR Mempawah memiliki kapasitas produksi sekitar 1 juta ton alumina per tahun.   “Diversifikasi hilirisasi ini penting karena Indonesia tidak boleh hanya bergantung pada satu komoditas. Nikel, tembaga, bauksit, dan emas memiliki rantai nilai yang berbeda dan dapat menjadi fondasi industri manufaktur, elektronik, energi, hingga kendaraan listrik,” jelasnya.   Wahyudi mengatakan posisi Bahlil Lahadalia sebagai Menko sekaligus Menteri ESDM juga membuka peluang mengintegrasikan kebijakan pertambangan, energi, hilirisasi, dan investasi dari hulu hingga hilir.    Sementara itu, Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Prof. Wardana menilai, penyatuan koordinasi hilirisasi dan transisi energi sangat strategis karena kekayaan mineral Indonesia dapat menjadi fondasi pembangunan ekosistem energi hijau nasional. Dia menilai integrasi tersebut berpotensi menciptakan ekosistem industri baru sekaligus membuka lapangan kerja dalam jumlah besar.    “Sangat strategis karena hilirisasi mineral strategis seperti nikel, bausit, dan tembaga bisa membentuk ekosistem produksi energi hijau,” ujarnya.   Selain hilirisasi, Prof Wardana menempatkan kemandirian energi sebagai salah satu agenda penting yang perlu dikejar Menko Bahlil. Pemerintah saat ini menjalankan B50 untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Menurut dia, kebijakan tersebut dapat diperkuat melalui pengembangan etanol berbasis bahan baku domestik seperti tebu, singkong, dan jagung.   “Jika program tanam tebu, singkong dan jagung untuk etanol berhasil dan bisa membuat program E20 atau E30 atau E50 berhasil, bersama dengan B50 kita sudah bisa mandiri energi, tidak perlu impor BBM,” pungkasnya.