Wartabrita.com — Pergantian kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) hingga tiga kali dalam kurun waktu sekitar dua tahun dinilai perlu menjadi bahan evaluasi terhadap konsistensi dan tata kelola komunikasi pemerintah. Namun, frekuensi pergantian pimpinan tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai kegagalan komunikasi pemerintah.

Pengamat Komunikasi Politik dan Dosen Magister Ilmu Komunikasi FISIP UPN Veteran Jakarta, Azwar, mengatakan stabilitas komunikasi pemerintah tidak semestinya hanya diukur dari seberapa sering kepala Bakom berganti.

“Ukurlah stabilitas sistem komunikasinya. Kalau orang berganti tetapi sistem tetap konsisten, berarti institusinya kuat. Tetapi kalau setiap pergantian orang selalu diikuti perubahan arah komunikasi, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya orangnya, melainkan desain komunikasinya,” kata Azwar saat dihubungi Wartabrita.com, Sabtu (3/10).

Menurut dia, Bakom merupakan lembaga yang relatif baru sehingga kontinuitas kepemimpinan penting untuk membangun sistem, kultur organisasi, jaringan media, hingga pola koordinasi dengan kementerian dan lembaga.

Dia mengatakan, Perpres 96 Tahun 2025 menyebut Bakom dibentuk untuk mengorkestrasi komunikasi dan informasi kebijakan serta program strategis pemerintah. Karena itu, pergantian pimpinan sebanyak tiga kali dalam waktu relatif singkat menimbulkan pertanyaan mengenai stabilitas dan konsistensi desain strategi komunikasi pemerintah.

“Pada fase awal sebuah lembaga, kontinuitas kepemimpinan sebenarnya penting untuk membangun sistem, kultur organisasi, jaringan media, serta pola koordinasi dengan kementerian dan lembaga,” katanya.

Meski demikian, Azwar menilai belum tepat jika pergantian tersebut langsung disimpulkan sebagai kegagalan. Menurut dia, yang lebih relevan adalah melihat apakah pergantian figur turut mengubah arah dan sistem komunikasi pemerintah.

“Yang dapat dikatakan secara akademik adalah bahwa frekuensi pergantian tersebut menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi strategi dan kelembagaan komunikasi pemerintah,” jelasnya.

Dia menilai pergantian kepala Bakom menjadi ujian terhadap kematangan sistem komunikasi pemerintah. Sebab, pergantian pimpinan seharusnya tidak otomatis diikuti dengan perubahan strategi dan institutional memory.

“Kepala boleh berganti, tetapi strategi, institutional memory, koordinasi, dan konsistensi pesan pemerintah seharusnya tidak ikut berganti,” tutur Azwar.

Lebih lanjut, dia mengatakan terlalu dini apabila pergantian kepala Bakom langsung dianggap menunjukkan adanya persoalan desain atau tata kelola komunikasi pemerintah. Namun, tiga kali pergantian dalam waktu relatif singkat tetap layak dievaluasi.

“Tetapi juga terlalu sederhana kalau kita mengatakan ini semata-mata rotasi biasa. Tiga kali pergantian dalam waktu relatif singkat layak menjadi bahan evaluasi terhadap desain dan tata kelola komunikasi pemerintah,” katanya.

Bukan Semata Evaluasi Kinerja

Azwar juga menilai pergantian kepala Bakom tidak otomatis dapat dibaca sebagai evaluasi terhadap kinerja pimpinan sebelumnya. Hal itu, menurut dia, terlihat dari posisi strategis yang masih diberikan kepada para pimpinan Bakom terdahulu di lingkaran istana.

Karena itu, dia melihat pergantian tersebut lebih berkaitan dengan penempatan figur yang dinilai paling tepat untuk berada di garis depan komunikasi pemerintah.

“Saya melihat ini lebih pada persoalan “Menempatkan siapa yang Paling Tepat” sebagai barisan terdepan istana,” imbuhnya.

Ukuran Kinerja Bakom

Di sisi lain, Azwar mengingatkan bahwa keberhasilan Bakom tidak semestinya diukur hanya dari seberapa banyak pesan pemerintah diberitakan oleh media. Ada sejumlah indikator yang lebih substantif untuk menilai efektivitas lembaga tersebut.

Pertama, konsistensi pesan pemerintah. Kedua, kecepatan dan ketepatan respons terhadap isu dan krisis. Ketiga, tingkat pemahaman publik terhadap kebijakan pemerintah, bukan sekadar tingkat keterpaparan informasi. Keempat, kepercayaan publik terhadap informasi pemerintah ynag disampaikan melalui Bakom RI.

Karena itu, dia mendorong pimpinan Bakom yang baru tidak hanya berfokus pada penyampaian pesan pemerintah, tetapi juga memastikan komunikasi tersebut konsisten, cepat, tepat, dipahami publik, dan mampu membangun kepercayaan.

“Pimpinan Bakom yang baru harus berani menjawab hal tersebut di atas, agar bisa berhasil memulihkan citra Bakom di tengah-tengah pusaran opini masyarakat,” pungkas Azwar.