Jakarta, wartabrita.com – Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menggunakan indikator kesehatan masyarakat untuk membantu pemerintah daerah dalam penilaian tingkat risiko penularan di wilayahnya.

Upaya kolektif bersama di suatu wilayah sangat menentukan tingkat risiko COVID-19 wilayah tersebut.

Tingkat risiko penularan virus SARS-CoV-2 rendah akan berpengaruh terhadap aktivitas atau kegiatan sosial ekonomi selanjutnya, tentu dalam koridor protokol penanganan COVID-19.

Tim Pakar Gugus Tugas Nasional Prof. Wiku Adisasmito mengatakan bahwa upaya kolektif pemerintah daerah dan masyarakatnya sangat menentukan dalam menurunkan tingkat risiko di wilayah.

“Jadi apabila penurunan kasus tidak 50% selama dua minggu itu belum bisa dianggap baik. Maka dari itu, harus seluruh masyarakat dan pemerintah betul-betul menurunkan kasusnya dengan cara protokol kesehatan tentunya. Pasti kalau orang menjalankan protokol kesehatan secara kolektif, pasti jumlah kasusnya akan turun,” ucap Prof. Wiku saat dialog di Media Center Gugus Tugas Nasional, Graha BNPB, Jakarta, pada Selasa (26/5/2020).

Lebih lanjut, Prof. Wiku menjelaskan bahwa penilaian risiko suatu daerah dilihat dari perhitungan berbasis data dan tidak menggunakan pemodelan.

Gugus Tugas Nasional menetapkan tiga tingkat risiko penularan di suatu wilayah terkait pandemi COVID-19.

Tingkatan risiko tersebut terdiri dari tinggi dengan warna merah, sedang berwarna kuning, rendah berwarna hijau, sedangkan warna biru merupakan wilayah yang tidak terdampak.

Penilaian tingkat risiko penularan menggunakan indikator kesehatan masyarakat masyarakat yang diadaptasi dari kriteria Badan PBB untuk Kesehatan Dunia atau WHO.

Indikator tersebut terdiri dari epidemiologi, surveilen kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan.

“Dan seperti rekomendasi dari WHO, setiap negara perlu menetapkan sebuah indikator kesehatan masyarakat. Untuk menentukan apakah daerah itu siap untuk melakukan kegiatan atau aktivitas sosial ekonomi,” lanjutnya.

Melihat indikator yang diterapkan, setiap wilayah kabupaten, kota maupun provinsi akan memiliki nilai yang berbeda-beda.

“Indikator kesehatan masyarakat ini berlaku untuk semua daerah tetapi gambaran setiap daerah berbeda-beda,” tambah Prof. Wiku.

(DPA)