Perkembangan Aksi Demo 27 Agustus 2026 di Kawasan DPR/MPR RI
Pada hari Kamis (27/8/2026), sejumlah kelompok masyarakat telah berkumpul di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan tuntutan mereka. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk pengingatan terhadap berbagai isu yang dianggap penting oleh masyarakat.
Kondisi Lalu Lintas
Akibat dari aksi demo tersebut, kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Pukul 07.43 WIB, Dit Lantas PMJ melakukan alih arus lalu lintas di Jl. Gatot Subroto tepatnya depan JCC Senayan Jakarta Pusat. Arus lalu lintas yang akan menuju Traffic Light Slipi dialihkan sementara mengarah ke Jalan Gerbang Pemuda Senayan Jakarta Pusat.
Dari foto yang diunggah terlihat petugas sudah berada di lokasi. Tampak kepadatan kendaraan di ruas jalan tersebut. Pukul 08.00, Polri Sat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya bergabung dengan Unit Patroli Jasamarga melakukan rekayasa alih arus lalu lintas di exit tol depan Gedung DPR/MPR RI sehubungan dengan adanya Aksi Penyampaian Pendapat.
Pengguna jalan diimbau untuk menghindari ruas jalan di sekitar lokasi Kawasan Gedung DPR/MPR RI, memilih jalur alternatif, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.
Daftar Kelompok Demo
Beberapa kelompok yang akan berunjuk rasa antara lain:
- Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM)
- Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4)
- Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB)
- Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB)
- DPP Brigade Merah Putih Indonesia
- Aliansi Tiga Pilar Demokrasi Bogor Raya
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan pihaknya telah menerima dua surat pemberitahuan aksi unjuk rasa yang rencananya digelar di kawasan Gedung DPR RI pada Kamis (27/8/2026). Dua pemberitahuan tersebut masing-masing berasal dari DPP Brigade Merah Putih Indonesia dan Aliansi Tiga Pilar Demokrasi Bogor Raya.
Tuntutan Pendemo
AMPB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) akan menyampaikan dua tuntutan dalam aksi di depan Gedung DPR/MPR RI. Tuntutan pertama yakni mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Tuntutan kedua, AMPB meminta penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi.
RMP4, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4), datang ke Jakarta untuk menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program pemerintah yang menjadi perhatian RMP4 yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). RMP4 mendukung keberlanjutan program tersebut, tetapi meminta adanya evaluasi terhadap pelaksanaannya.
GERAM, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), menjadwalkan aksi mulai pukul 14.00 WIB dengan mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia. Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel mengatakan pihaknya memperkirakan sekitar 1.000 mahasiswa dan masyarakat sipil mengikuti aksi tersebut.
Berikut 10 tuntutan GERAM:
1. Minta Prabowo-Gibran diadili
2. Hentikan KDMP dan MBG
3. Tolak pajak yang membebani rakyat
4. Pendidikan dan kesehatan gratis
5. Harga kebutuhan pokok turun, upah buruh naik
6. Bencana Sumatera dan NTT ditetapkan sebagai bencana nasional
7. Hak pekerja rumah tangga dipenuhi
8. Demiliterisasi dan pembangunan batalyon dihentikan
9. Hentikan kriminalisasi aktivis
10. Sita aset hasil korupsi
Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) juga memiliki tuntutan yang sama dengan warga Pati, yakni terkait RUU Perampasan Aset hingga hukuman mati koruptor. “Poin tuntutan mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, hukum mati koruptor, dan turunkan harga kebutuhan pokok,” kata Yusuf dikonfirmasi Kompas.com lewat pesan singkat, Selasa (25/8/2026).
Sejumlah Orang Ditangkap
Polisi menangkap sejumlah orang yang diduga akan membuat kerusuhan dalam unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI hari ini, Kamis (27/8/2026). “Kapolda menyampaikan saya, dari sejak tadi malam itu dilakukan ada beberapa orang yang sudah kita periksa yang kita tahan untuk sementara,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djamari Chaniago usai berolahraga bersama Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri dan Pangdam Jaya Letjen Deddy Suryadi di Gelora Bung Karno.
Namun, belum ada informasi terkait jumlah orang yang ditangkap. Menurut Djamari, massa aksi yang datang dari berbagai kelompok memang berpotensi disusupi perusuh. Oleh karena itu, dia menegaskan pentingnya upaya preventif dari kepolisian untuk memastikan aspirasi masyarakat bisa tersampaikan dengan baik.
Namun, Djamari menegaskan tak ada penyekatan di wilayah penyangga yang diberlakukan. “Penyekatan tuh enggak ada ya, masa penyekatan orang menyampaikan aspirasi disekat ya enggak ada penyekatan,” kata dia.




Tinggalkan Balasan