Perubahan Paradigma dalam Pelestarian Warisan Budaya

Pelestarian warisan budaya tidak boleh hanya berhenti pada upaya menjaga bangunan fisik sebagai saksi sejarah. Pusaka harus tetap hidup, dikenal oleh generasi muda, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Gagasan ini disampaikan oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XII Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI), yang berlangsung di Ternate pada 26-29 Agustus 2026.

Poin-Poin Penting yang Disampaikan oleh Sherly Laos

1. Kota Ternate sebagai Kunci Sejarah

Kota Ternate memiliki sejumlah benteng peninggalan kolonial yang menjadi saksi perdagangan rempah dunia dan perjalanan sejarah Maluku Utara. Namun, menurut Sherly, keberadaan bangunan bersejarah saja tidak cukup menjadi ukuran keberhasilan pelestarian. “Jika 100 tahun lagi benteng-benteng itu masih ada, tetapi anak cucu kita tidak tahu ceritanya, mengapa benteng itu ada dan apa maknanya, apakah kita berhasil melestarikan pusaka?” tanyanya.

2. Menjaga Nilai dan Cerita Sejarah

Tantangan terbesar pelestarian pusaka bukan hanya menjaga bangunan tua dari kerusakan, tetapi memastikan nilai dan cerita sejarah tetap relevan di tengah perubahan zaman. Generasi muda kini hidup dalam era digital dengan beragam pilihan hiburan dan informasi. Karena itu, sejarah dan budaya perlu dikemas dalam format yang lebih dekat dengan kehidupan mereka.

3. Pengembangan Warisan Budaya Melalui Berbagai Sektor

Warisan budaya dapat dikembangkan melalui kuliner, UMKM, ekonomi digital, komik, animasi, kartun, hingga berbagai konten kreatif yang disebarluaskan melalui media sosial. “Bagaimana kita menciptakan nilai ekonomi tanpa merusak nilai sejarahnya,” ujar Sherly.

4. Paradigma Baru: Living Heritage

Gagasan ini menunjukkan perubahan paradigma dari sekadar preservation (pelestarian fisik) menjadi living heritage atau warisan budaya yang hidup. Artinya, pusaka tidak hanya dipandang sebagai peninggalan masa lalu, tetapi sebagai aset yang dapat dimanfaatkan untuk pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan penguatan identitas daerah.

5. Keberadaan Nilai Ekonomi

Sherly meyakini bahwa keberadaan nilai ekonomi akan membuat masyarakat memiliki kepentingan langsung untuk menjaga warisan budaya. Ketika kawasan pusaka melahirkan usaha kuliner, suvenir, wisata sejarah, jasa pemandu wisata, hingga konten digital, maka masyarakat akan menjadi bagian dari ekosistem pelestarian.

6. Digitalisasi Warisan Budaya

Sherly juga menyoroti pentingnya digitalisasi warisan budaya. Setiap daerah perlu mendokumentasikan bangunan, benda pusaka, foto, arsip, serta cerita sejarah dalam bentuk digital dan menyimpannya melalui sistem penyimpanan yang aman. “Jika semua benda pusaka, sejarah, foto dan ceritanya disimpan dalam bentuk digital, suatu hari jika terjadi bencana, kita masih memiliki catatan yang bisa diwariskan kepada anak cucu,” katanya.

7. Kolaborasi Antarkota Pusaka

Sherly berharap hasil Rakernas JKPI tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi melahirkan kolaborasi nyata antarkota pusaka di Indonesia. Langkah yang dapat dilakukan antara lain digitalisasi kawasan pusaka, pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, peningkatan promosi wisata sejarah, hingga mendorong kawasan pusaka tertentu masuk dalam daftar Warisan Dunia UNESCO.

Dampak Ekonomi dan Masa Depan Ternate

Dampak ekonomi dari Rakernas JKPI sudah mulai terlihat selama pelaksanaannya di Kota Ternate. Kehadiran peserta dari berbagai daerah mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, mulai dari hotel, transportasi, rumah makan hingga UMKM lokal. “Sebulan terakhir yang saya tahu, Kota Ternate sangat ramai. Wali kota senyum terus karena perputaran ekonominya banyak,” ujarnya.

Dengan konsep yang disampaikan Sherly, terdapat keterhubungan yang kuat antara berbagai elemen pembangunan daerah. Aset budaya kemudian diolah melalui kreativitas generasi muda dan UMKM menjadi produk ekonomi. Aktivitas ekonomi mendorong masyarakat ikut menjaga pusaka. Pelestarian yang berhasil memperkuat identitas Ternate dan berpotensi membuka jalan menuju pengakuan UNESCO.