Wartabrita.com, DENPASAR — Meskipun indikator makro ekonomi Bali mencatatkan tren positif, Fraksi Gerindra-PSI DPRD Provinsi Bali memberikan catatan kritis terkait distribusi kesejahteraan yang dinilai belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. 

Catatan mendalam ini disampaikan dalam pemandangan umum fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna ke-55 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Senin 26 Oktober 2026. 

Dalam sidang paripurna tersebut, Gede Harja Astawa, S.H., M.H., hadir membacakan pandangan umum fraksi. 

Pihaknya menegaskan bahwa penyusunan dokumen anggaran untuk tahun 2027 memegang peranan vital sebagai navigator arah pembangunan daerah.

“Fraksi Gerindra-PSI memandang APBD bukan semata-mata dokumen keseimbangan angka, melainkan keputusan publik yang menentukan mutu pelayanan dasar, ketahanan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan masa depan kesejahteraan masyarakat Bali,” demikian bunyi pandangan umum fraksi yang dibacakan Harja.

Dalam dokumen RAPBD 2027, sejatinya potret ekonomi Bali diproyeksikan cukup solid. 

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada di rentang 5,60–6,40 persen, angka pengangguran terbuka berhasil ditekan di kisaran 1,75–2,25 persen, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada kisaran 79,10–80,00.

Namun, statistik di atas kertas tersebut dipandang belum sejalan dengan realitas di lapangan. Fraksi Gerindra-PSI mengingatkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi tidak akan bermakna tanpa diimbangi pemerataan.

“Walaupun jika bicara angka, terlihat sudah bagus, seperti kemiskinan terendah, pengangguran terendah; secara makro, semuanya bagus. Namun, satu hal yang mesti menjadi perhatian kita adalah bahwa di balik itu ada hal yang harus kita jawab, yaitu: ekonomi belum merata,” demikian catatan Fraksi Gerindra-PSI dalam pandangan umumnya.

Perhatian Fraksi Gerindra-PSI juga tertuju pada postur anggaran 2027 yang mengalami penciutan dibanding tahun sebelumnya. 

Pendapatan daerah pada RAPBD 2027 dipasang pada angka Rp 5,72 triliun, terpangkas 12,78 persen dari anggaran 2026 yang menyentuh Rp 6,56 triliun.

Kondisi tersebut berdampak pada alokasi belanja daerah yang merosot 14,40 persen menjadi Rp 6,19 triliun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp 7,24 triliun. 

Di sisi lain, defisit anggaran ditargetkan turun 30 persen menjadi Rp 475,95 miliar dari defisit APBD 2026 sebesar Rp 679,93 miliar.

Merespons penurunan drastis dana transfer pusat yang merosot hingga hampir 50 persen, fraksi meminta Pemerintah Provinsi Bali bersikap terbuka mengenai pemicu utama, skenario penerimaan di masa depan, serta langkah taktis dalam menjaga kestabilan fiskal. 

Kepastian penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai penutup celah pembiayaan juga turut dipertanyakan agar fungsi pelayanan umum tidak terganggu.

Selain itu, penetapan target Pungutan Wisatawan Asing (PWA) sebesar Rp 600 miliar pada 2027 memicu keraguan fraksi. 

Musababnya, histori realisasi PWA pada periode sebelumnya selalu berada di bawah target.

Sebagai perbandingan, pada 2025 target PWA ditetapkan Rp 500 miliar dengan realisasi Rp 369 miliar, sedangkan pada 2026 target Rp 500 miliar diperkirakan hanya mampu terealisasi sebesar Rp 403,11 miliar.

Pemerintah dipaparkan perlu membeberkan secara detail data wajib bayar, tingkat kepatuhan turis, kendala di lapangan, hingga integrasi sistem pengawasan untuk mendongkrak pendapatan sektor ini.

Di bidang fisik, fraksi menyentil alokasi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang hanya dialokasikan Rp 79,62 miliar. 

Pemprov diminta mengkaji ulang kelayakan angka tersebut agar penghematan di sektor perbaikan jalan dan irigasi tidak memicu implikasi sosial-ekonomi yang lebih mahal di kemudian hari.

Tiga megaproyek Bali, yaitu Kawasan Suci Besakih, Turyapada Tower, dan Pusat Kebudayaan Bali, juga tak luput dari evaluasi. 

Fraksi mendesak adanya keterbukaan informasi mengenai perkembangan fisik, realisasi keuangan, estimasi biaya operasional, hingga dampak nyatanya bagi publik.

“Setiap proyek besar harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tidak hanya meninggalkan bangunan megah tanpa fungsi yang jelas,” demikian penegasan Fraksi Gerindra-PSI dalam pandangan umumnya.

Sorotan tajam turut diarahkan pada nasib para pekerja. Kesenjangan lebar terlihat antara Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali 2026 sebesar Rp 3.207.459 dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) versi serikat pekerja yang berada di kisaran Rp 5,25 juta, sehingga terdapat selisih sekitar Rp 2,04 juta per bulan. 

Pemprov dituntut lebih serius melakukan evaluasi KHL dan memperjuangkan formula upah yang lebih adil.

“Bali tidak cukup hanya menjadi tempat yang baik untuk berwisata. Bali juga harus menjadi tempat yang layak bagi masyarakat untuk bekerja dan membangun kehidupan,” demikian pernyataan fraksi.

Guna melengkapi catatan kritisnya, Fraksi Gerindra-PSI mendorong penambahan porsi anggaran pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. 

Penguatan modal, akses pasar, dan keterlibatan pengusaha lokal dalam menyuplai bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dianggap sebagai langkah strategis.

Pada isu lingkungan hidup, pemprov diminta memberikan kepastian alokasi penanganan sampah, termasuk operasional Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2028,penahanan alih fungsi lahan, serta perlindungan ekosistem pesisir dan laut Bali.

Sementara untuk mengatasi krisis kelangkaan BBM yang sempat melumpuhkan aktivitas publik dan distribusi logistik, fraksi menyarankan pembuatan kanal informasi digital secara real-time yang dapat diakses publik untuk memantau ketersediaan stok BBM di setiap SPBU.

Sebagai penutup, Fraksi Gerindra-PSI mendesak agar pembahasan RAPBD 2027 di tingkat komisi bersama OPD dijalankan secara transparan berbasis data konkret. 

Jawaban resmi dari Gubernur Bali diharapkan tidak sekadar berupa tanggapan normatif, melainkan berisi angka terukur dan jadwal komitmen yang dapat diawasi secara berkala oleh DPRD.

Kumpulan Artikel Bali