JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid disebut bakal melakukan perjalanan dinas ke Jepang. Tindakan itu diduga dilakukan Nusron guna menghindari panggilan KPK.
Hal itu disampaikan Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman yang mengendus dugaan rencana perjalanan dinas Nusron Wahid ke Negeri Sakura. Boyamin mendapati informasi adanya rencana penganggaran atas perjalanan tersebut.
“Pak Nusron Wahid akan bepergian ke Jepang. Dari mana ini didapat? Karena minggu kemarin sedang diajukan anggaran untuk dinas Pak Nusron Wahid ke Jepang,” kata Boyamin pada Selasa (3/11/2026).
Boyamin menyebut rencana itu sebagai persiapan mangkir dari panggilan KPK. Sehingga, nantinya Nusron bisa beralasan tak memenuhi panggilan KPK karena dinas luar negeri.
“Saya menduga bepergian ke luar negeri ini dipakai sebagai cadangan kalau nanti sewaktu-waktu dipanggil KPK, maka potensi beliau akan mangkir lagi dengan alasan sedang dinas ke luar negeri,” ujar Boyamin.
Boyamin menyebut Nusron memakai dalih serupa ketika tak menjawab panggilan penyidik KPK. Saat itu Nusron beralasan dinas ke Singapura-Malaysia. Boyamin mengendus rencana itu sengaja disiapkan guna mencocokkan waktu dengan jadwal pemeriksaan KPK. Apalagi surat panggilan pemeriksaan tak dilayangkan mendadak.
“Selalu mempersiapkan diri untuk keluar negeri yang belum ditentukan waktunya. Nanti kemudian akan dipaskan kalau ada panggilan karena panggilan sekarang berdasarkan KUHAP itu kan bahkan jauh hari, lima hari kerja gitu (pengiriman surat panggilan). Jadi, ini yang diantisipasi sebagai modus dari Pak Nusron Wahid untuk menghindar,” ucap Boyamin.
Oleh karena itu, Boyamin mengkritisi KPK yang tak menempuh langkah tegas dalam pemanggilan Nusron Wahid. Boyamin khawatir penanganan perkara yang berlarut bisa membuat masa penahanan tersangka lain habis.
“Sangat disayangkan khususnya kepada KPK, karena KPK tidak tegas, tidak segera memanggil lagi setelah mangkir dengan alasan pergi ke Malaysia. Dengan tidak tegas memanggil dan memanggil paksa, maka kemudian menjadi berlarut-larut, sementara masa tahanan tersangka-tersangka yang lain akan semakin habis, karena mereka hanya memberi suap dan menerima suap ancamannya itu hanya 5 tahun, maka tahanannya nanti hanya 2 bulan dan harus disidangkan. Maka proses ini akan menjadi lewat begitu saja,” ujar Boyamin.
Tercatat, Nusron sudah dua kali mangkir dari panggilan KPK pada Rabu (7/10/2026) dan Kamis (15/10/2026). Nusron masih berstatus sebagai saksi perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Tbk.
Sebelumnya, KPK menyebut informasi mengenai penggunaan dana untuk kegiatan organisasi maupun kepentingan pribadi Nusron Wahid menjadi bagian dari materi penyidikan.
Di sisi lain, KPK menyita uang tunai senilai Rp106,3 miliar dalam pecahan rupiah dan valuta asing sebagai barang bukti kasus dugaan suap pengurusan HGB di Kantor BPN Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Adapun delapan orang ditetapkan sebagai tersangka kasus itu. Barang bukti itu disita lewat rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) pada 14 September.
KPK mengumumkan penetapan delapan tersangka dalam perkara itu usai ditemukan bukti memadai. Mereka ialah Dirjen Kementerian ATR/BPN Lampri (LMP), Sontang Coin Manurung (SON), Adrianto Pitoyo Adi (ADR), Arif Sugiyanto (ARF), Fahd El Fouz (FEZ), Rizal Pahlevi (LEV), Erwin (ERW), dan Muhammad Fakhry (MF).
Para pemberi suap (ADR dan LEV) disangkakan melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a/b atau Pasal 606 ayat (1) KUHP jo UU No. 1/2026 jo Pasal 20 KUHP. Sedangkan para penerima suap (SON, ERW, LMP, ARF, FEZ, dan MF) dijerat Pasal 12 huruf a/b dan/atau Pasal 12 B UU No. 31/1999 jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor, atau Pasal 606 ayat (2) KUHP jo UU No. 1/2026 jo Pasal 20 KUHP.
Pada Senin (2/11/2026), Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan, KPK merasa tak punya hambatan guna memanggil Nusron Wahid. Namun kenyataannya, Nusron tak kunjung memenuhi panggilan lembaga antirasuah.
“Tidak ada hambatan,” kata kepada wartawan.
Ahmad menjelaskan anak buahnya masih menyiapkan strategi guna menentukan kapan pemanggilan terhadap Nusron. Ahmad memastikan KPK tak ingin agar proses penanganan perkara berjalan molor.
“Tim (penyidik) memang lagi rumuskan (strategi) agar tidak berlarut-larut ke penanganan perkaranya,” ucap Taufik.
Taufik menyebut anak buahnya tengah mengevaluasi panggilan KPK yang selama ini diabaikan Nusron. Langkah evaluasi itu akan menentukan rencana pemanggilan berikutnya terhadap Nusron.
“Sedang dievaluasi oleh tim terkait rencana pemanggilan yang bersangkutan,” ujar Ahmad.
Ahmad menyebut rencana pemanggilan terhadap Nusron bakal diungkap kepada masyarakat usai penyidik KPK mengirim surat panggilan resmi.
“Nanti kalau tim sudah mengajukan surat panggilan akan di-update,” ujar Ahmad.
Wartabrita.combelum berhasil mengonfirmasi kebenaran informasi bahwa Nusron merencanakan kepergian ke Jepang. Namun, sebelumnya, Nusron pernah menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK.
“Kan sudah tak sampaikan kalau soal itu, kami menghormati proses hukum yang dilakukan oleh KPK. Jadi posisi kami menghormati dan mengikuti proses yang ada,” kata Nusron saat ditemui awak media di kompleks parlemen Senayan, Senin (21/9/2026).
Nusron tidak menjelaskan lebih jauh mengenai proses hukum tersebut. Namun, ketika ditanya mengenai evaluasi di kementeriannya terkait pemeriksaan KPK, Nusron meminta awak media tidak terus mengejarnya karena dirinya hendak meninggalkan lokasi.
“Ini kan aku mau pulang mas. Caranya nggak begini, caranya nggak begini,” ujar Nusron.
Ketika kembali ditanya mengenai alasan dirinya dikabarkan mundur dari kepengurusan DPP Partai Golkar, Nusron juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.
“Mas mohon maaf mas ya, mohon maaf ya, saya punya privasi untuk jalan mas, boleh ngga saya jalan mas?” katanya mengakhiri.
Tinggalkan Balasan