Ringkasan Berita:

• Ahli Zenzia Sianica Ihza menganggap bahwa kondisi “siaga satu” lebih sesuai bagi perekonomian Indonesia akibat perselisihan antara AS dan Israel serta Iran yang berpotensi mengganggu pasokan minyak global, khususnya jika Selat Hormuz ditutup.
• Kenaikan harga minyak bisa memberatkan APBN, menyebabkan kenaikan inflasi hingga ancaman stagflasi, sehingga pemerintah perlu meningkatkan efisiensi anggaran, mempercepat peralihan energi, serta memperkuat perekonomian dalam negeri.

Wartabrita.com, JAKARTA –Kata “Siaga Satu” dalam beberapa pekan terakhir menjadi topik yang banyak dibicarakan masyarakat setelah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengumumkan bahwa Indonesia berada dalam status Siaga Satu.

Muncul perdebatan mengenai pentingnya penentuan status tersebut. Akibatnya, status Siaga Satu dicabut dan diganti dengan istilah ‘Kesiapsiagaan’.

Ahli hubungan internasional dan investasi Zenzia Sianica Ihza menganggap, status Siaga Satu lebih cocok diberikan pada kondisi ekonomi Indonesia karena meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Perselisihan antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran berisiko berkembang menjadi perang terbuka yang berlangsung lama.

“Salah satu skenario yang paling mengkhawatirkan pasar global dan telah dilakukan oleh Iran adalah penutupan Selat Hormuz, sebuah jalur laut sempit di Teluk Persia yang selama ini menjadi jalur utama distribusi energi dunia,” ujar Zenzia dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).

Ia mengatakan setiap hari sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melalui terusan ini. Jika jalur tersebut terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara-negara di kawasan Timur Tengah, tetapi juga akan menggoyang stabilitas ekonomi global.

Pasaran energi global langsung bereaksi terhadap kenaikan harga minyak mentah yang sempat mencapai 115 dolar AS per barel, tinggi terbesar sejak tahun 2020.

Bagi Indonesia, menurutnya, kondisi ini bukan hanya isu geopolitik yang jauh di seberang bumi. Ini merupakan peringatan pertama terhadap stabilitas ekonomi negara.

Karena kenaikan harga minyak global langsung memengaruhi ruang fiskal Indonesia. Dalam asumsi makro APBN 2026, harga minyak Indonesia (ICP) ditetapkan sekitar 70 dolar AS per barel. Perbedaan lebih dari 20 dolar dari asumsi ini menimbulkan tekanan signifikan terhadap anggaran negara.

“Banyak pihak menghitung, setiap kenaikan 1 dolar per barel minyak diperkirakan meningkatkan defisit APBN sebesar Rp6,8 triliun. Jika harga minyak mendekati atau bahkan melebihi 100 dolar per barel, kemungkinan tambahan beban fiskal bisa mencapai ratusan triliun rupiah,” katanya.

Keadaan ini, menurut pandangan Zenzia, menjadikan pemerintah berada dalam dilema yang besar. Antara mempertahankan keseimbangan keuangan atau mempertahankan subsidi energi guna melindungi kemampuan belanja masyarakat.

Pada kondisi semacam ini, kebijakan ekonomi Indonesia tidak lagi dapat beroperasi dengan cara biasa. Dibutuhkan tindakan yang lebih berani guna menjaga kestabilan fiskal, mengendalikan inflasi, serta mempertahankan kemampuan beli masyarakat.

Peningkatan harga minyak biasanya selalu diikuti oleh kenaikan harga barang dan layanan. Energi menjadi bagian biaya utama dalam proses produksi maupun pengiriman.

Saat harga minyak meningkat, biaya pengangkutan naik, ongkos logistik melonjak, dan akhirnya harga kebutuhan pokok juga ikut naik. Inflasi energi bisa dengan cepat menyebar menjadi inflasi pangan dan inflasi inti.

“Indonesia pernah mengalami pengalaman buruk terkait hal ini. Setiap kenaikan harga energi sering kali menyebabkan tekanan terhadap kemampuan belanja masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah bawah,” katanya.

Menurutnya, jika konflik di Timur Tengah berlangsung lama dan pasokan energi global terganggu, Indonesia berisiko menghadapi situasi yang memicu bahaya.

Inflasi yang tinggi, defisit anggaran yang membesar, serta pertumbuhan ekonomi yang melambat. Secara istilah ekonomi, hal ini dikenal sebagai stagflasi, yaitu kondisi di mana inflasi tinggi terjadi bersamaan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Langkah Darurat

Selanjutnya, Zenzia menjelaskan langkah pertama yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan penghematan anggaran negara secara signifikan.

Pengeluaran negara perlu diarahkan hanya pada program yang benar-benar berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Pada kondisi krisis global, pemerintah tidak dapat lagi melakukan pengeluaran yang bersifat formal atau kurang mendesak.

Pengeluaran negara harus ditujukan pada bidang-bidang penting seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, energi, pengurangan kemiskinan, serta pengembangan infrastruktur dasar yang mendukung kegiatan ekonomi.

Program-program yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat sebaiknya ditangguhkan atau dikurangi.

Efisiensi ini bukan hanya tentang penghematan biaya administrasi, tetapi juga strategi untuk mempertahankan disiplin keuangan agar defisit tidak melebihi batas yang berpotensi mengancam stabilitas ekonomi.

Selanjutnya, langkah kedua adalah mempercepat peralihan energi. Krisis energi global sering kali menjadi kesempatan bagi negara-negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang besar dalam energi baru dan terbarukan, tetapi pemanfaatannya masih terbatas.

Pengembangan energi matahari melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) bisa diperluas, baik untuk kebutuhan pabrik maupun rumah tangga. Potensi energi air melalui PLTA juga sangat besar karena banyaknya aliran sungai di Indonesia.

Semakin cepat Indonesia mengurangi penggunaan minyak, semakin rendah dampak kisruh harga energi global terhadap perekonomian negara.

Langkah ketiga yaitu memastikan roda ekonomi tetap berjalan dengan memberikan stimulus yang sesuai. Pada kondisi ketidakpastian global, sektor lokal harus menjadi pilar utama perkembangan ekonomi.

Pemerintah harus mempercepat pengurangan regulasi ekonomi dengan menghapus berbagai peraturan yang menghambat investasi dan kegiatan bisnis.

UMKM harus menjadi prioritas utama dalam strategi ini. Sektor ini menyerap sebagian besar tenaga kerja nasional dan menjadi pilar ekonomi dalam negeri.

Dengan insentif yang tepat, seperti akses kredit yang murah, proses izin yang lebih mudah, serta bantuan dalam digitalisasi, UMKM justru mampu berkembang meskipun berada di tengah situasi krisis global. Sejarah membuktikan bahwa perekonomian lokal yang kuat sering kali menjadi penopang ketika perekonomian dunia mengalami ketidakstabilan.

Sementara langkah berikutnya adalah meninjau kembali berbagai kesepakatan perdagangan internasional yang berpotensi memberatkan keuangan negara.

Salah satu hal yang perlu diperiksa adalah kesepakatan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang dikenal dengan nama Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Pemerintah Indonesia memiliki landasan hukum untuk mengajukan pembatalan perjanjian tersebut. Pada 20 Februari 2020, Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif pada masa Presiden Donald Trump yang sebelumnya menjadi dasar hukum dalam negosiasi ART.

“Jika dasar hukum tersebut tidak lagi berlaku, maka perjanjian yang dibuat berdasarkan hal tersebut harus ditinjau kembali. Penerapan ART dalam kondisi krisis energi global berpotensi memperberat beban keuangan Indonesia yang sudah terbebani akibat kenaikan harga minyak,” tegas Zenzia.

Momentum Reformasi Ekonomi

Zenzia menambahkan, krisis global sering kali dianggap sebagai ancaman, namun juga bisa menjadi kesempatan untuk mendorong perubahan dalam sistem ekonomi. Bila dikelola dengan baik, tekanan internasional ini justru dapat mempercepat proses perubahan ekonomi nasional menuju sistem yang lebih efisien, kompetitif, dan berkelanjutan.

Pengembangan sumber energi yang beragam, penguatan sektor industri dalam negeri, serta perbaikan aturan dapat menjadi dasar untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat di masa depan.

Pada akhirnya, indikator utama keberhasilan kebijakan ekonomi pada masa krisis adalah kemampuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat.

Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan harga energi tidak langsung mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Program perlindungan sosial perlu diperkuat, termasuk bantuan pangan, subsidi energi yang lebih tepat sasaran, serta dukungan bagi kelompok rentan.

“Jika daya beli masyarakat tetap stabil, maka pengeluaran dalam negeri akan tetap kuat. Dan selama pengeluaran domestik terjaga, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih memiliki dasar yang kokoh,” kata Zenzia.

Tegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah memang berada di luar pengaruh Indonesia. Namun, dampaknya terhadap perekonomian negara ini sangat jelas terasa.

Penutupan Selat Hormuz serta kenaikan harga minyak di pasar global berpotensi menimbulkan tekanan signifikan terhadap APBN, inflasi, dan kemampuan belanja masyarakat.

Oleh karena itu, kata Zenzia, Indonesia perlu tetap waspada tanpa mengalami kepanikan. Dengan efisiensi anggaran, percepatan peralihan energi, insentif ekonomi dalam negeri, serta strategi perdagangan yang lebih mandiri, Indonesia masih memiliki ruang untuk mempertahankan stabilitas ekonomi di tengah situasi geopolitik yang tidak menentu.

Krisis energi global bukan sekadar ancaman, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional agar lebih tahan terhadap guncangan dunia. 

“Akhirnya, dalam waktu singkat ini kita butuh strategi pengeloaan keuangan negara yang pas, yaitu evaluasi penggunaan APBN, termasuk efisiensi dan penggunaan APBN untuk hal hal yang efektif dan strategis,” pungkas Zenzia.