LAMPUNG INSIDER- Sudah satu tahun kepemimpinan Bupati Tanggamus Hi. Mohammad Saleh Asnawi bersama Wakil Bupati Agus Suranto, LSM PRO RAKYAT memberikan penilaian terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Tanggamus. Organisasi ini menegaskan bahwa slogan“Jalan Lurus Membangun Tanggamus”tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus ditunjukkan melalui tindakan nyata yang dirasakan langsung oleh rakyat.

Jika tidak, istilah perubahan tersebut dikhawatirkan hanya menjadi hiasan politik belaka, bukan sebagai arah pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum LSM PRO RAKYAT Aqrobin AM bersama Sekretaris Umum Johan Alamsyah, S.E., kepada para jurnalis di kantor LSM PRO RAKYAT, Pahoman, Bandar Lampung, pada hari Kamis (12/3/2026).

Menurut Aqrobin AM, tahun pertama pemerintahan Saleh–Agus memang dapat dianggap sebagai masa penanaman dasar. Namun, masyarakat Tanggamus saat ini tidak lagi menginginkan retorika, tetapi bukti nyata dari seluruh program kerja yang pernah dijanjikan kepada masyarakat.

“Satu tahun pertama ini tidak boleh menjadi alasan untuk merasa puas. Rakyat Tanggamus tidak membutuhkan pencitraan, tidak butuh penyajian narasi, dan tidak butuh slogan kosong. Rakyat menginginkan hasil yang nyata. Seluruh 11 program kerja yang dijanjikan harus direalisasikan secara terukur dan benar-benar memberikan dampak pada kehidupan masyarakat,” tegas Aqrobin.

LSM PRO RAKYAT mengakui bahwa dalam kurun waktu setahun terakhir, terdapat beberapa indikator awal yang layak diperhatikan. Salah satunya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tanggamus yang mencapai angka 71,36, yang dianggap sebagai tanda awal perkembangan pembangunan sumber daya manusia di wilayah tersebut.

Di bidang kesehatan, langkah awal seperti perencanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Talang Padang serta pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) dianggap sebagai prioritas penting untuk memperluas cakupan pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah utara Tanggamus.

Selain itu, beberapa langkah lain seperti pengendalian inflasi di tingkat daerah, perbaikan tata kelola sumber daya manusia, pemberian beasiswa untuk pelajar pondok pesantren, serta insentif bagi guru ngaji dan perangkat pekon dianggap sebagai bagian dari realisasi awal yang positif.

Namun, Sekretaris Umum LSM PRO RAKYAT Johan Alamsyah menegaskan bahwa semua pencapaian tersebut akan kehilangan tujuan jika birokrasi tidak dikelola dengan profesional.

Ia menekankan bahwa keberhasilan program pemerintah sangat tergantung pada kualitas mesin birokrasi, sehingga pengaturan jabatan harus dilakukan dengan tegas berdasarkan sistem merit.

“Jika 11 program kerja tersebut ingin berhasil, maka syarat pertama adalah birokrasi harus dalam kondisi baik. Penempatan jabatan harus didasarkan pada sistem merit—kompetensi, integritas, kemampuan, dan catatan masa lalu. Bukan karena keakraban, hubungan keluarga, atau kepentingan kelompok,” kata Johan.

Menurutnya, setiap pegawai negeri sipil (PNS) memiliki hak etis untuk mendapatkan kesempatan yang adil dalam menapaki jalur karier.

“Setiap Aparatur Sipil Negara pasti memiliki harapan untuk berkembang secara sehat hingga mencapai puncaknya. Pemerintah daerah harus menjamin hal tersebut. Jangan sampai birokrasi dijalankan dengan pendekatan keluarga sentris, karena jika terjadi maka tujuan besar pembangunan akan menyimpang dari harapan rakyat,” tegasnya.

LSM PRO RAKYAT menganggap pola keluarga sentris dalam birokrasi tidak hanya merusak rasa keadilan di kalangan pegawai, tetapi juga berisiko menyebabkan stagnasi organisasi, kurangnya kepercayaan internal, serta menurunkan efisiensi pemerintahan.

Selain birokrasi, organisasi ini juga menyoroti arah pembangunan dalam bidang pendidikan. Menurut mereka, Tanggamus tidak akan benar-benar berkembang jika pendidikan hanya dianggap sebagai urusan proyek fisik saja.

Aqrobin AM menekankan bahwa pengembangan sumber daya manusia perlu dimulai sejak usia dini, khususnya di tingkat pendidikan dasar.

“Jika Tanggamus ingin berkembang, jangan hanya fokus pada pembangunan gedung. Yang paling utama adalah membangun sumber daya manusianya. Pendidikan dan pengembangan SDM harus dimulai sejak anak-anak duduk di bangku SD dan SMP, karena di sinilah karakter dan masa depan daerah dibentuk,” katanya.

Dalam konteks tersebut, LSM PRO RAKYAT menekankan agar Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus lebih memperhatikan peningkatan mutu pendidikan dasar, bukan hanya kegiatan administratif sehari-hari atau proyek fisik.

Johan Alamsyah juga menekankan bahwa arah pembangunan pendidikan tidak boleh hanya mengutamakan pembangunan gedung sekolah.

“Kepala Dinas Pendidikan tidak boleh hanya fokus pada proyek fisik. Pendidikan bukanlah sekadar pameran proyek. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana siswa SD dan SMP di Tanggamus dapat belajar dengan layak, memiliki perlengkapan sekolah yang memadai, serta tidak menghadapi beban biaya yang seharusnya ditanggung oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

LSM PRO RAKYAT juga mengajak Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk menerapkan kebijakan BOS Daerah sebagai wujud dukungan nyata terhadap pendidikan dasar.

Mereka berpendapat bahwa masih terdapat banyak kebutuhan pendidikan yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi oleh BOS yang diberikan oleh pemerintah pusat.

“Pemerintah daerah perlu hadir melalui BOS Daerah. Ini bukan hanya tambahan dana, tetapi bentuk dukungan terhadap masyarakat. Bantuan ini dapat memenuhi kebutuhan seperti alat tulis sekolah maupun kebutuhan pendukung belajar lainnya,” ujar Aqrobin.

Selain pendidikan, sektor ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian. LSM PRO RAKYAT menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti pada angka-angka makro atau upacara program.

Pemerintah daerah diharapkan memfasilitasi model ekonomi rakyat yang nyata dan terpadu pada tingkat desa.

Satu gagasan yang diajukan adalah pembentukan usaha desa yang terpadu berlandaskan potensi lokal agar desa-desa tidak bekerja secara terpisah dan perputaran ekonomi benar-benar terwujud di tingkat pekon.

“Kami mendorong pemerintah daerah untuk membentuk usaha desa yang terpadu. Kebutuhan desa harus dipenuhi oleh desa terdekat agar uang rakyat bergerak di wilayah sendiri dan manfaat ekonominya langsung dirasakan oleh masyarakat,” kata Aqrobin.

Misalnya, ia mengacu pada model kerja sama desa dalam sektor perikanan air tawar.

Sebagai contoh, Desa A mengembangkan budidaya ikan air tawar menggunakan metode bioflok. Desa B menyediakan benih dan pakan. Setelah panen, Desa C membeli hasil panen tersebut dan mendistribusikannya ke pasar. Ini merupakan model ekonomi rakyat yang nyata dan saling terkait,” ujarnya.

Menurutnya, pola semacam ini juga bisa diterapkan di sektor hortikultura, peternakan, pengolahan hasil pertanian, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah.

Di sisi lain, lembaga swadaya masyarakat PRO RAKYAT juga menyoroti bahwa sejumlah isu pokok masih menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Saleh–Agus. Beberapa di antaranya meliputi masalah jalan raya, lambatnya penyelesaian investasi, serta ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah.

Isu kestabilan jalan kabupaten, misalnya, masih menjadi keluhan utama dari masyarakat.

Selain itu, kawasan pesisir, pegunungan, dan daerah pinggiran dianggap masih memerlukan perhatian yang lebih besar agar pembangunan tidak hanya berfokus pada wilayah perkotaan.

“Jika slogan ‘Jalan Lurus’ benar-benar ingin mendapatkan kepercayaan masyarakat, maka hasilnya harus dirasakan secara merata. Jangan sampai pembangunan hanya terlihat di pusat sedangkan daerah pinggiran tetap tertinggal,” tegas Johan.

LSM PRO RAKYAT menganggap bahwa tahun pertama kepemimpinan Saleh–Agus seharusnya menjadi awal dari pengawasan masyarakat yang lebih ketat.

Bagi mereka, masyarakat tidak akan menilai pemerintah berdasarkan seberapa menariknya slogan yang diucapkan, melainkan dari keberanian pemerintah dalam menyusun birokrasi, meningkatkan kualitas pendidikan, menggerakkan perekonomian desa, serta menyediakan pembangunan yang merata.

“Jalan yang benar tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus ditunjukkan melalui tindakan. Jika birokrasi tidak sehat, pendidikan hanya menjadi proyek fisik, dan perekonomian masyarakat tidak dibangun dari tingkat desa, maka slogan akan tetap hanya sekadar kata-kata. Rakyat Tanggamus saat ini menantikan aksi nyata,” tutur Aqrobin.