M Shabri Abd Majid, Guru Besar Bidang Ekonomi Islam USK dan Ketua Dewan Syariah Aceh

ACEH memimpin nasional dalam inklusi (72,76 persen) dan literasi (65,18 persen) keuangan syariah. Pada akhir 2025, pembiayaan BSI Regional Aceh mencapai Rp23,70 triliun dan Bank Aceh Syariah (BAS) Rp21,17 triliun. Baitul Mal Aceh (BMA) menyalurkan Rp107,30 miliar zakat dan infak, sementara tanah wakaf mencapai 25.320 hektare.

Ironisnya, Aceh masih memiliki 713.780 penduduk miskin (12,34 persen) pada Maret 2026, tertinggi di Sumatera. Setelah banjir besar akhir 2025, kemiskinan meningkat dari 12,22 persen. Bank membesar, dana sosial mengalir, wakaf melimpah. Mengapa kesejahteraan rakyat belum tumbuh sepadan?

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bukan sekadar mewajibkan transaksi syariah. Pasal 14 menargetkan pembiayaan UMKM minimal 40 persen pada 2022 dan pembiayaan bagi hasil 40 persen pada 2024. Pasal 15–18 mengatur fungsi sosial, kerja sama dengan Baitul Mal, edukasi, inovasi, dan koordinasi. Mandatnya jelas. Mana laporan pencapaian dan dampaknya?

Pada Juni 2026, pembiayaan UMKM perbankan Aceh mencapai Rp12,63 triliun (25,30 persen). BSI Regional Aceh melaporkan porsi UMKM 41 persen pada Agustus 2025, sedangkan 75,93 persen pembiayaan BAS pada akhir 2025 bersifat konsumtif. Perbedaan cakupan dan periode belum membuktikan kepatuhan masing-masing bank, tetapi menegaskan pentingnya evaluasi terbuka.

Sinergi awal terlihat melalui layanan infak digital dan penyaluran Rp31,62 miliar infak pemberdayaan BMA pada 2025. Kotak amal semakin digital, tetapi apakah penerimanya semakin mandiri? Bank syariah bukan lembaga amal; dana nasabah harus dijaga. Zakat memiliki ketentuan penerima, sedangkan wakaf terikat ikrar. Integrasi bukan mencampur dana, melainkan mempertemukan fungsi agar penerima bantuan berkembang menjadi pengusaha yang layak dibiayai.

Wakaf melimpah

Dalam sepak bola, sebelas pemain hebat belum tentu mencetak gol jika bermain sendiri-sendiri. Demikian pula ekonomi syariah Aceh: pemainnya banyak, tetapi gol kesejahteraannya belum sepadan.

Tanah wakaf Aceh mencapai 25.320 hektare. Tidak semuanya menganggur atau boleh dikomersialkan; masjid, sekolah, pemakaman, dan peruntukan khusus wajib dilindungi. Namun, berapa aset strategis yang belum menghasilkan manfaat optimal?

Perbedaan pencatatan aset menuntut inventarisasi terpadu mengenai legalitas, ikrar, penggunaan, potensi pasar, dan kelayakan usaha. Tanah wakaf yang sesuai peruntukan dapat dikembangkan menjadi kios UMKM, fasilitas pendingin ikan, pengolahan kopi Gayo, gudang pangan, atau dapur produksi halal bersama. Fasilitas tersebut mengurangi hambatan produksi sekaligus berpotensi menghasilkan manfaat wakaf berulang.

Aceh sebenarnya tidak memulai dari nol. Melalui Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS), hasil investasi sukuk dari wakaf uang membiayai program sosial; sedangkan Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) memanfaatkan hasil deposito wakaf untuk pemberdayaan, termasuk inisiatif Ternak Berkah. Malaysia melalui iTEKAD menggabungkan bantuan sosial, pembiayaan mikro, dan pendampingan hingga pengusaha miskin mampu mandiri. Sementara itu, Awqaf Properties Investment Fund (APIF) dari Islamic Development Bank membiayai pengembangan properti wakaf agar menghasilkan pendapatan berulang.

Aceh dapat memadukannya: hasil wakaf uang mendukung pemberdayaan, Baitul Mal menyiapkan mustahik, bank membiayai usaha layak, dan aset wakaf menyediakan fasilitas produksi. Dengan demikian, bantuan tidak berhenti pada konsumsi, tetapi berkembang menjadi usaha, pekerjaan, dan kesejahteraan berkelanjutan.

Menuju kemandirian

Bayangkan nelayan miskin di Aceh Timur. Nazhir menyediakan aset wakaf sesuai ikrar, Baitul Mal membantu peralatan dan keterampilan, sedangkan bank dan investor membiayai fasilitas pendinginan ikan yang layak. Koperasi menghubungkan nelayan dengan pembeli. Penyimpanan mengurangi kerusakan dan membuka peluang harga lebih baik.

Bank bukan diminta beramal dengan dana nasabah, melainkan membiayai usaha dengan pasar dan arus kas teruji. Kontrak pembeli memperkuat pasar, pengelola profesional mengoperasikan fasilitas, dan pendapatan jasa menutup biaya serta kewajiban pembiayaan.

Bank memperoleh imbal hasil sesuai akad; risiko bisnis dibagi tanpa membebani zakat atau menjaminkan tanah wakaf. Inilah sinergi sesungguhnya: aset sosial membuka peluang, modal komersial mengembangkan usaha, dan pasar menciptakan nilai.

Pemerintah Aceh perlu menetapkan program percontohan melalui keputusan gubernur. Dalam 12 bulan, BWI, Kemenag, nazhir, dan Baitul Mal mengaudit 100 aset wakaf, memilih sepuluh berdasarkan legalitas, ikrar, pasar, dan kelayakan usaha, lalu memulai dua atau tiga sentra.

Sebagai simulasi, sepuluh sentra melayani 100 UMKM dengan investasi Rp15 miliar dari wakaf uang yang sah, investor, dan pembiayaan bank yang layak.

Jika omzet setiap UMKM naik Rp4 juta sebulan, total tambahan mencapai Rp4,8 miliar setahun, dengan laba bersih tambahan Rp720 juta pada margin 15 persen. Jasa fasilitas Rp800 ribu per UMKM sebulan menghasilkan Rp960 juta setahun; setelah biaya operasi dan pemeliharaan 70 persen, tersisa Rp288 juta sebelum kewajiban pembiayaan.

Laba UMKM bukan pendapatan bank, sedangkan Rp288 juta belum merupakan surplus wakaf. Ini belum membuktikan kelayakan investasi Rp15 miliar. Investasi dan pembiayaan harus mengikuti kelayakan arus kas, bukan aset atau semangat pemberdayaan.

Dalam satu hingga dua tahun, dua atau tiga sentra ditargetkan melayani 20–30 UMKM. Dalam tiga hingga lima tahun, perluasan bersyarat menjadi sepuluh sentra menjangkau 100 UMKM dan mendukung 50–100 pekerjaan baru.

Dalam enam hingga sepuluh tahun, 30 sentra berpotensi melayani 300 UMKM, menambah omzet Rp14,4 miliar setahun, dan mendukung 150–300 pekerjaan. Ini skenario, bukan janji. Keberhasilan tidak cukup diukur dari omzet dan pekerjaan, tetapi dari keluarga miskin yang pendapatan bersihnya meningkat dan tetap mandiri sekurang-kurangnya dua tahun setelah bantuan berakhir.

Manfaat integrasi harus mengalir kepada tiga pihak: bank memperoleh pengembalian sesuai akad, nazhir mengelola hasil bersih wakaf setelah seluruh kewajiban dipenuhi untuk menjaga aset dan memperluas manfaat sesuai ikrar, sedangkan mustahik meningkat kesejahteraannya. Fasilitas tahan banjir menjaga usaha. Zakat membantu rakyat bangkit, bank membantu usahanya tumbuh, sedangkan wakaf menjaga agar kesejahteraan tidak berhenti pada satu generasi.

Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Aceh mengoordinasikan program, Bappeda mengintegrasikannya dalam pembangunan, sementara BI, OJK, dan DSA berperan sesuai kewenangannya. Bank, koperasi, investor, dan pembeli memastikan pembiayaan dan pasar. Setiap sentra wajib memiliki pengelola, kontrak pembeli, pembagian risiko, dan laporan terbuka mengenai arus kas, manfaat bersih wakaf, pekerjaan baru, serta keluarga yang keluar dari kemiskinan. Proyek tidak layak diperbaiki atau dihentikan, bukan dipertahankan demi laporan keberhasilan.

Aceh tidak kekurangan lembaga, modal, atau aset wakaf. Yang dibutuhkan ialah keberanian menjadikannya satu kekuatan ekonomi yang bekerja untuk rakyat. Jangan sampai tanah wakaf bertambah luas, neraca bank semakin gemuk, dan laporan pemberdayaan semakin tebal, sementara keluarga miskin tetap menunggu perubahan. Sebab, keberhasilan ekonomi syariah bukan diukur dari besarnya kekayaan yang dikelola atas nama umat, melainkan kesejahteraan yang benar-benar kembali kepada umat.