Jakarta, Wartabrita.com – Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, telah meneken berkas audit pemerintah terhadap perusahaan sawit. Dengan demikian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bisa melakukan Audit Tujuan Tertentu dari hulu serta mengawasi secara keseluruhan titik kritis dari tata kelola CPO dan minyak goreng dari hulu sampai hilir.
“Iya, akan mulai. Hari ini akan saya tanda tangan, nanti BPKP mulai audit,” kata Menko Luhut di Karawang, Jawa Barat, Selasa (7/6/2022).
“Iya, akan mulai. Hari ini akan saya tanda tangan, nanti BPKP mulai audit,” kata Menko Luhut usai peresmian investasi PT Nestle Indonesia di Karawang, Jawa Barat, Selasa (7/6/2022).
Poses audit ini dapat memperketat pengawasan terkait tata kelola dan kebijakan migor oleh perusahaan kelapa sawit.
Luhut menyebut persoalan minyak goreng berangsur baik. Namun pemantauan distribusinya di sejumlah daerah masih terus pemerintah pantau secara seksama.
Lalu berharap harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di tingkat petani bisa segera membaik. Menyusul pemerintah mencabut larangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng.
“Suplai sudah makin oke, kalau ini biaya keluarnya hari ini keluar, flush out-nya selesai, saya kira harga petani akan naik sampai lebih dari Rp2.500 per kilogram. Sekarang masih Rp1.500an, kita berharap nanti mungkin satu, dua minggu ke depan sudah akan naik ke Rp2.500,” kata Luhut.
Tambahan informasi, BPKP bakal mulai mengawasi penyusunan kebijakan, seperti penetapan kebutuhan minyak goreng, penetapan kebutuhan CPO pabrik minyak goreng, dan penetapan perhitungan biaya atau harga pokok minyak goreng, dari harga di distributor sampai harga di pengecer.
Lalu, pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri. BPKP juga menjaga harga kelapa sawit di tingkat petani melalui kebijakan pemenuhan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).
